Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah menerbitkan edisi ketiga Rencana Induk Strategis untuk rehabilitasi lingkungan lokasi-lokasi warisan uranium di negara-negara Asia Tengah, yaitu Kirgizstan, Tajikistan dan Uzbekistan. Ini adalah dokumen rujukan yang menjelaskan kegiatan berbagai organisasi untuk membawa lokasi-lokasi tersebut ke kondisi yang aman. Rosatom adalah salah satu peserta kunci dalam pekerjaan ini.
Kebutuhan akan program rehabilitasi muncul karena pada 1990-an, setelah bubarnya Uni Soviet, negara-negara yang terbentuk di Asia Tengah tidak mampu melakukan rekultivasi wilayah bekas tambang uranium secara mandiri. Setelah cadangan endapan uranium menipis dan pekerjaan dihentikan, tidak semua lokasi berhasil dibuat aman. Program ini justru berfokus untuk membantu negara-negara Asia Tengah melakukan rekultivasi lokasi-lokasi tersebut. Dengan begitu, ancaman terhadap kesehatan warga setempat dan lingkungan dapat dicegah.
Rencana Induk Strategis bertujuan membangun sistem prinsip (framework) yang sistematis, selaras, dan mudah dipahami untuk rehabilitasi lokasi-lokasi warisan di Asia Tengah. Dokumen ini mendukung strategi dan program nasional untuk pengelolaan jangka panjang yang berkelanjutan atas lokasi warisan dan area yang sudah direkultivasi. Rencana induk ini membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” (SDG No. 3), “Air Bersih dan Sanitasi Layak” (SDG No. 6), “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” (SDG No. 11), “Ekosistem Daratan” (SDG No. 15), serta “Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat” (SDG No. 16).
Dokumen ini mencakup periode 2025–2030.
Salah satu arah kerja adalah rekultivasi lokasi-lokasi warisan yang didanai negara-negara peserta Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS). Untuk itu, diadopsi Program Sasaran Antarnegara untuk rehabilitasi fasilitas bekas penambangan uranium di Kirgizstan dan Tajikistan. Justru di wilayah merekalah uranium pertama di Uni Soviet mulai ditambang. Dewan Antarnegara Komunitas Ekonomi Eurasia menyetujui program ini pada 2012, dan pelaksanaannya dimulai pada 2013. Tujuannya adalah menurunkan risiko keadaan darurat yang terkait dengan dampak radiasi terhadap lingkungan serta memastikan kehidupan yang aman bagi warga setempat. Objek program ini adalah fasilitas penyimpanan limbah tambang yang paling berbahaya di kawasan permukiman Ming-Kush dan Kajy-Say di Kirgizstan, serta di kota Istiqlol (hingga 2012 bernama Taboshar) di Tajikistan.
Program Sasaran Antarnegara berjalan hingga 2025. Para spesialis melakukan pekerjaan perancangan dan survei, memilih solusi teknis terbaik, menyiapkan dokumen yang diperlukan, mengoordinasikan dan mengesahkan proyek. Setelah itu mereka melaksanakan seluruh rencana kerja, sekaligus memperkuat sistem pemantauan lingkungan dan melatih para spesialis setempat dalam manajemen proyek dan program rehabilitasi.
Rosatom adalah peserta aktif dalam Program Sasaran Antarnegara. Pada 2019 di Kirgizstan, korporasi negara tersebut merampungkan konservasi fasilitas penyimpanan limbah tambang di dekat pemukiman Kajy-Say. Pada 2023, mereka menyelesaikan rehabilitasi fasilitas penyimpanan limbah tambang Kak dan likuidasi fasilitas Taldy-Bulak (keduanya dekat permukiman Ming-Kush). Pada Agustus 2025 di Ming-Kush, selesai pula likuidasi fasilitas Tuyuk-Su dan rehabilitasi fasilitas Dalneye.
Di Tajikistan, Rosatom di kawasan industri tambang Taboshar (Provinsi Sughd) telah merekultivasi timbunan pabrik bijih uranium berkadar rendah dan empat fasilitas penampungan limbah tambang. Pekerjaan selesai pada 2023, lebih cepat dari jadwal. Tingkat radiasi di tambang dan wilayah sekitarnya turun hingga level yang aman.
Pendanaan dalam kerangka Program Sasaran Antarnegara disediakan oleh negara-negara anggota CIS yang berpartisipasi dalam program tersebut. Porsi Rusia adalah 75%, Kazakhstan 15%, Kirgizstan 5%, Tajikistan 5%. Total investasi dalam kerangka Program Sasaran Antarnegara mencapai 32,2 juta euro, sebagaimana dicatat dalam teks Rencana Induk Strategis.
Saat ini, organisasi dasar negara-negara anggota CIS untuk isu pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, limbah radioaktif, serta dekomisioning objek yang berbahaya secara nuklir dan radiologis (fungsi ini ditetapkan kepada perusahaan TVEL) sedang menyusun rancangan baru konsep model bagi negara-negara CIS untuk membawa objek warisan nuklir ke kondisi yang aman. Konsep ini diperkirakan akan disahkan pada 2026 oleh Majelis Antarparlemen CIS. Dokumen tersebut akan memuat uraian kondisi objek-objek warisan nuklir, prinsip-prinsip dasar kerja sama untuk menjadikan objek warisan nuklir aman, serta daftar registrasi objek-objek tersebut.
Karena Program Sasaran Antarnegara berakhir pada 2025, persiapan program baru yang bersifat bilateral dimulai lebih awal. Pada 2024, Rusia dan Kirgizstan menandatangani perjanjian antarpemerintah tentang kerja sama dalam rehabilitasi wilayah yang terdampak kegiatan penambangan uranium dan pertambangan bijih.
Dalam kerangka perjanjian bilateral tersebut, pihak Rusia akan merehabilitasi tambang bawah tanah dan tempat penimbunan abu di permukiman Kajy-Say (Provinsi Issyk-Kul), timbunan batuan buangan dan tambang bawah tanah di permukiman Too-Moyun (Provinsi Osh), serta timbunan batuan tambang dan tambang bawah tanah di permukiman Kyzyl-Zhar (Provinsi Jalal-Abad).
Rekultivasi objek di Too-Moyun dan Kyzyl-Zhar selesai pada akhir 2025. Pekerjaan persiapan sedang berlangsung di lokasi Kajy-Say. Rekultivasi di sana direncanakan tuntas sebelum akhir 2026.
Perjanjian bilateral serupa juga ditandatangani Rusia dengan Tajikistan. Pada 2025, kedua pihak menandatangani perjanjian antarpemerintah tentang kerja sama dalam rehabilitasi wilayah Tajikistan yang terdampak kegiatan penambangan uranium dan pertambangan bijih. Direncanakan rehabilitasi fasilitas penampungan tailing Adrasman (Provinsi Sughd) dan timbunan dari bengkel No. 3 tambang Taboshar. Penyusunan dokumen desain dan anggaran proyek sedang berlangsung.
Untuk rehabilitasi objek di Kirgizstan dan Tajikistan dialokasikan masing-masing 21,4 juta euro dan 15,6 juta euro.
Arah lain dalam rehabilitasi objek warisan uranium yang dijelaskan dalam Rencana Induk Strategis adalah kegiatan Uni Eropa. Di negara-negara Asia Tengah, beroperasi Instrumen Eropa untuk Kerja Sama Internasional dalam Keselamatan Nuklir (INSC). Berkat INSC, telah dipesan kajian dampak lingkungan dan studi kelayakan teknis-ekonomi untuk tujuh objek prioritas. Uni Eropa membiayai pekerjaan melalui rekening rehabilitasi lingkungan untuk Asia Tengah di Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa. Uni Eropa memiliki amanat untuk merekultivasi tujuh objek prioritas warisan uranium. Objek-objek itu adalah Mailuu-Suu, Ming-Kush, dan Shekaftar di Kirgizstan, Istiqlol dan Dehmoy di Tajikistan, serta Chorkesar dan Yangiobod di Uzbekistan. Pada periode 2017 hingga 2025, Ming-Kush, Shekaftar, Chorkesar, dan Yangiobod telah direkultivasi. Di Mailuu-Suu, rekultivasi masih berlanjut, Istiqlol direkultivasi sebagian, sementara di Dehmoy pekerjaan belum dimulai.
Sebagaimana dicatat dalam Rencana Induk Strategis, pada 2015 dengan dukungan Uni Eropa telah diselesaikan kajian dampak lingkungan dan studi kelayakan teknis-ekonomi untuk tujuh lokasi ini, lalu dibentuk portofolio proyek untuk pelaksanaan. Biaya penyusunan kajian dan studi tersebut mencapai 8 juta euro. Estimasi biaya total rehabilitasi dalam kerangka program dinilai sebesar 113 juta euro. Hingga 2025 telah dihimpun 71,8 juta euro. Dari jumlah tersebut, Komisi Eropa mengalokasikan 61,5 juta euro, donor lain 9 juta euro. Akibatnya terbentuk defisit 43 juta euro. “Mengatasi kesenjangan ini sangat penting untuk keberlanjutan upaya perbaikan di seluruh wilayah,” laporan tersebut mencatat.
Para pakar IAEA mencatat kemajuan yang stabil dalam penyelesaian rekultivasi berbagai objek warisan dan menekankan bahwa semakin banyak perhatian diarahkan pada pembentukan sistem pengelolaan pascarekultivasi. Sistem ini, menurut penulis Rencana Induk Strategis, sangat penting untuk pembagian tanggung jawab yang jelas dan untuk transisi menuju pengelolaan kelembagaan jangka panjang atas lokasi yang sudah direkultivasi. Untuk itu dibutuhkan pendanaan dan tenaga yang terlatih, sebagaimana dicatat dalam dokumen IAEA.
